Dusun Sipahit Desa Tertinggal di Wadaslintang - Wonosobo - Jawa Tengah

Dusun Sipahit,  Desa Besuki, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo - Jawa tengah. merupakan salah satu desa yang masih tertinggal di jawa tengah, daerah tersebut bisa menjadi catatan atau PR buat para pejabat yang ada di jawa tengah kususnya kabupaten Wonosobo.

Infrastruktur jalan menuju daerah tersebut diatas jarang sekali diperhatikan oleh pemerintah Ddaerah Kususnya pemerintahan Wonosobo. padahal jalan tersebut adalah jalan alternatif yang menghubungkan antara kabupaten Wonosobo dengan kabupaten Purworeja. bahkan tidak jarang  petani maupun pedagang yang berasal dari kabupaten Purworejo yang melintasi jalan tersebut untuk menuju kecamatan Wadaslintang untuk menjual hasil buminya dan daganganya, atau sebaliknya mencari dagangan yang akan dijual didaerahnya.

Selain itu juga menurut kami petani dari desa tersebut cukup banyak menghasilkan hasil pertanianya yang kemudian dijual ke berbagai daerah seperti kelapa, gula merah, jahe, merica,  kemukus,  kapulaga, getah pohon pinus, dan sayuran, selain itu juga menghasilkan hingga mencapai bahan expor ke negeri tirai bambu seperti contohnya buah Jemidri yang menurut para pedagang yang mencari dagangan tersebut, buah Jemidri adalah bahan pembuatan aksesoris seperti gelang, kalung dan sebagainya.

Bukan cuma itu saja, ada juga yang menarik dan patut untuk diperhatikan oleh pemerintah yaitu, jalan tersebut salah satu jalan menuju wisata alam, seperti Jurug Sirongge, Goa Nusantara, Jurug Pangkon, dan yang paling menarik adalah Bukit Bengkuk.

Bukit Bengkuk adalah bukit yang dikelilingi pedesaan, para wisatawan disana bisa melihat pemandangan pegunungan desa yang masuk wilayah kabupaten Wonosobo dan juga pegunungan desa yang masuk wilayah kabupaten Purworejo, karena letak bukit tersebut tepat diperbatasan kabupaten Wonosobo dengan Purworejo, bukit yang jarang ditemukan didaerah lain. tapi sayangnya masih belum banyak yang mengetahuinya karena salah satunya pemerintah setempat kurang memperhatikan jalan tersebut.

Artinya desa tersebut cukup banyak menghasilkan dari hasil buminya dan kalau dikembangkan tidak menutup kemungkinan wisata alamnya bisa menambah penghasilan baik penghasilan pemerintah maupun warga sekitar,  dan juga bisa menambah sumber kekayaan dinegeri indonesia yang kita cintai. oleh sebab itu pemerintah negara kususnya kepemerintahan jawa tengah sudah seharusnya memperhatikan dengan sungguh-sungguh didesa tersebut, tapi hingga saat ini samapai tahun 2017, desa yang menghasilkan tersebut masih mengalami kesulitan di infrastruktur jalan.

masyarakat desa bukan tidak pernah mengajukan kepemerintahan setempat untuk pembangunan jalan., bahkan sering mendapati janji-janji dari kader politik yang janjinya bila mana kader politik itu menang di daerahnya,  kader tersebut berjanji akan membangunkan jalan hingga perbatasan kabupaten purworejo. tapi janji tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh kader yang memenangkan itu.

Selain itu juga warga desa tersebut sering diminta datanya oleh aparat setempat hingga DPRD didaerahnya yang katanya data tersebut untuk keperluan sebagai pendukung untuk mengajukan proposal pembangunan jalan, bahkan hampir setiap 3 tahun sekali warga diminta datanya dengan alasan yang sama.

Tapi nyatanya warga hanya diberi impian belaka, memang beberapa kali warga menanyakan terkait proposal tersebut, dan warga mendapati jawaban yang menurutnya dana dari pemerintah segera turun, dan nilainya bervariasi setiap proposalnya. ada yang menyebutkan ratusan juta rupiah, bahkan ada juga terakhir proposalnya mendapat dana dari pemerintah hingga 2 miliar rupiah. tapi nyatanya lagi-lagi hingga saat ini warga hanya dapat diberi janji dan impian.

Terakhir Sempat terdengar didalam perkumpulan warga yang menurut warga yang mengikuti kumpulan tersebut, dana dari hasil proposal terakhir untuk pembangunan jalan disetujui oleh pemerintah sebesar 2 miliar rupiah, dan akan segera turun ke warga, akan tetapi menurutnya pemerintah akan menurunkan dana tersebut apa bila warga menyediakan dana sebesar 200 juta rupiah dengan alasan yang tidak dimengerti oleh warga,  menurutnya dana tersebut sudah sampai di DPRD setempat,  bukan lagi di pemerintah pusat.

Yang ingin ditanyakan oleh warga setempat ke pemerintah. "Apakah betul prosedur dari pengeluaran dana infrastruktur dari pemerinta demikian?? " atau jangan jangan ini ada beberapa oknum kepemerintahan yang sengaja mencari keuntungan dari warga tersebut, yang mungkin dianggap oleh oknum sendiri, warga setempat dibilang bodoh-bodoh,  sehingga para oknum pemerintah itu sengaja memperalat warga setempat untuk bahan mencari keuntungan yang sebenarnya bukan hak nya. tentunya ini suatu PR pemerintah penegak hukum untuk menyelesaikanya, demi menegakan hukum yang berlaku di indonesia tercinta. semoga pemerintah mendengarkan atau membaca keluhan dari masyarakatnya yang saya sampaikan melalui artikel ini.

Menurut kami semua masyarakat ber hak mendapatkan infrastruktur dari pemerintah yang lebih baik, bukan hanya dikota saja yang bisa menikmati jalan yang layak,  kami yakin, diperkampungan pun masyarakatn berharap demikian. toh yang bayar pajak bumi dan bangunan kan tidak cuma masyarakat kota saja, masyarakat desa juga ta'at dengan pajak yang ditentukan oleh pemerintah RI.

Mari bantu share artikel ini untuk menjadikan indonesia yang ASRI (Aman Sehat Rapih Indah).